COMMITI DPP SEMMI : Jangan Remehkan Peran Perempuan dalam Melawan COVID-19!

Jakarta, semmi.or.id – Musibah pandemi corona semakin hari semakin banyak mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Terutama sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi tugas utama pemerintah dalam menanggulanginya.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19  menganggap perlu adanya masukan-masukan dari para OKP Nasional di Indonesia. Yang menarik, kali ini Gugus tugas menghadirkan perwakilan para perempuan Indonesia dengan menggelar webinar series Ramadhan dengan tema “Aksi Perempuan Indonesia melawan Corona” pada Sabtu (16/05/2020).

Webinar ini menghadirkan narasumber Lilik Kurniawan (Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Siti Fatimah Siagian selaku Ketua Umum KOHATI PB HMI, Nunung Siti Hamidah, M.Pd. selaku Wakil Ketua Umum COMMITI (Corp SEMMI-WATI) DPP Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Nurul Hidayatul Ummah, S.Kom.I, MA. selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU), dan Zahra selaku Ketua Umum PB COPMI (Corp Putri Muslimin Indonesia).

Diskusi online Gugus Tugas Covid-19 BNPB yang dipandu oleh Lenny Hamdi, SE, (Redaktur Jurnal Publik yang sekaligus sebagai Staf Ekonomi PN KA KAMMI) sejak pukul 16.00 WIB ini, dimulai dari paparan Lilik Kurniawan terkait kondisi perkembangan terbaru kebijakan covid-19 di Indonesia. 

“Sejak tanggal 31 Maret 2020 di Indonesia diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan di 4 provinsi di Indonesia, dan sejak tanggal 13 April bahwa Covid-19 ini dinyatakan sebagai Bencana Nasional. Mari bersatu lawan Covid-19 dengan berbagai upaya dan strategi. Intinya, bagaimana caranya masyarakat harus tetap sehat.” jelas beliau dengan tampilan data di screen.

Ia pun menambahkan, bahwa upaya pencegahan perlu terus dilakukan, salah satunya adalah memberikan edukasi yang tepat, diawali dengan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. “Kunci edukasi disini dengan berbagai cara diantaranya mengkampanyekan informasi untuk menjaga imunitas agar terhindar dari virus dan edukasi protokol kesehatan. Menghindari tsunami informasi untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat. Intinya, masyarakat harus terpapar informasi yang valid terkait covid-19 baik melalui TV atau media apapun.” jelasnya.

Lanjut, tak cukup hanya edukasi belaka, upaya pencegahan harus dilakukan dengan mitigasi atau aksi yang dilakukan bersama-sama dengan melibatkan semua pihak. Lilik menuturkan, “Peran OKP disini sangat dibutuhkan. Bagaimana membantu masyarakat yang terdampak covid-19, saling membantu masalah ekonomi dan juga bantuan medis. Juga pemanfaatan fungsi sosial Masjid harus dimaksimalkan di tengah wabah yang realitanya telah menghilangkan fungsi utama masjid sebagai pusat kegiatan utama masyarakat muslim.” tambahnya.

“Masjid harus menjadi sarana edukasi masyarakat, bisa untuk share informasi covid-19 dan pencegahannya, bantuan pinjaman ganti logistik, tempat isolasi mandiri untuk ODP, dan juga gotong royong sosial, intinya, masjid harus menjadi sarana “Gerakan Rakyat Bantu Rakyat”. Namun, saya berharap ada masukan dan solusi lain dari para perempuan Indonesia dalam mengupayakan hal tersebut.” tutupnya.

Menanggapi pernyataan dan harapan pemerintah tersebut, Nunung Siti Hamidah mengapresiasi, “COMMITI DPP SEMMI sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19. Meski faktanya, masih banyak program pemerintah yang belum terealisasi secara maksimal. Maka, peran kita sebagai perempuan Indonesia harus mendukung upaya pemerintah dan saling bahu membahu untuk mengupayakan apa yang kita bisa lakukan untuk masyarakat di sekitar kita.” membuka paparannya.

“Dampak covid-19 sangat berpengaruh terhadap sendi kehidupan, terutama sosial dan ekonomi masyarakat. COMMITI tetap berkontribusi melakukan aksi nyata diawali dengan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh kader semmi yang tersebar di 21 Korwil provinsi dan 97 cabang kab/ kota di Indonesia untuk membantu masyarakat di sekitar lingkungannya. Edukasi tentang covid-19 dan upaya pencegahan pun digencarkan hingga edukasi bathin agar senantiasa bersikap sabar, optimis, tetap berfikiran positif, bertaubat dan berdo’a dan akhirnya bertawakkal kepada Allah atas musibah ini” tambah lulusan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

“Dilanjutkan, dengan layanan sosial berupa pembagian santunan anak yatim oleh Ketua Departemen Pemberdayaan Muslimah COMMITI DPP SEMMI yang dimulai dari Jawa Barat bekerjasama dengan para aktivis-aktivis muslimah lainnya. Pembagian sembako dan masker, gerakan tengok tetangga (GTT) di cabang Sinjai Sulawesi Selatan, dan Gerakan Ekonomi Masjid (GEMA) berupa pembagian makanan takjil dan sahur bagi masyarakat sekitar masjid, menampung dana infak & shadaqoh dari para aghnia untuk disalurkan kepada masyarakat untuk modal usaha bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Program ini menjadi program unggulan kami dalam upaya mengembalikan fungsi utama masjid sebagai pusat kegiatan ummat muslim.” lanjut dia.

Nunung pun mengakhiri pembicaraan dengan harapan agar perempuan Indonesia dapat mengoptimalkan peran utamanya di keluarga. “Peran strategis perempuan itu harus dioptimalkan sebagai pemutus mata rantai penyebaran covid-19. Dengan mengembalikan peran utama perempuan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, dalam hal ini perempuan mengoptimalkan peran stersebut dengan mendidik putra putrinya, perempuan dapat menjadi agen literasi di tengah keluarganya, mengajarkan penggunaan media dengan sehat serta memperkuat peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan, sosialisasi, dan peran penanaman nilai-nilai.” Demikian akhir paparannya.

Sebelumnya, Siti Fatimah Siagian, Ketua KOHATI PB HMI menyampaikan bahwa Pemerintah tidak memberikan rentan waktu antara sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan terkait covid-19 sehingga masyarakat terkesan tidak siap dengan kebijakan tersebut. “Sejauh ini, KOHATI melakukan berbagai aksi berupa edukasi digital dan pembagian bantuan masyarakat.” ungkapnya.

Sementara itu, Zahra, Ketua PB COPMI mengkritisi terkait penyaluran bantuan pemerintah, “Lagi-lagi Pemerintah tidak based on data, masih banyak masyarakat di beberapa daerah yang mengeluhkan tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.” kesalnya.

Lebih lanjut, Zahra menyuarakan isi hati atas nama seorang ibu yang mengeluhkan tugas anak-anak secara online. “Ibu-ibu tuh cukup kerepotan dengan setumpuk tugas online anak-anak, tidak semua orang punya data (kuota) untuk kirim tugas kepada guru, mengapa sekolah tidak diliburkan saja?” tegasnya.

Kemudian dilanjut narasumber lain, Nurul Hidayatul, Ketua Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menambahkan bahwa perempuan menjadi objek utama dari adanya dampak covid-19 ini, “Perempuan jangan hanya sebagai objek yang terkena dampak, malah harus menjadi subjek yang berperan melawan dampak tersebut. Perempuan dapat memainkan peran utamanya di keluarga sebagai madrasatul uula bagi keluarganya. Sejauh ini, IPPNU bekerja sama dengan pimpinan NU mulai dari cabang, wilayah sampai tingkatan pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid dengan penyaluran bantuan dan santunan.” jelasnya.