KUII VII, Ketum DPP SEMMI : Momentum Ummat Islam Mengkokohkan Persatuan Dalam Ummat Islam dan Menegaskan Nasionalisme Keislaman
Bangka Belitung (semi.or.id) Ketua Umum DPP Serikat mahasiswa Muslimin Indonesia, M. Azizi Rois menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia ke VII tahun 2020 yang dilaksanakan di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 26 s.d. 29 februari 2020, dihadiri oleh hamper 1.200 peserta dari unsur ulama MUI provinsi, pimpinan pondok pesantren, rektor Universitas Islam se-Indonesia, pimpinan partai politik, pimpinan ormas islam, dan pimpinan OKP Islam Nasional,
Ia mengatakan bahwa Kongres yang dibuka oleh Wakil presiden RI, KH. Ma’ruf Amin tersebut menjadi momentum penting bagi umat Islam Indonesia. “Kongres ini memiliki urgensi yang sangat penting, sebagai momentum ummat islam untuk menyatukan kesadaran dalam mengokohkan Persatuan Dalam Umat Islam sebagaimana Program Azas Syarikat Islam Indonesia dan issu utama yang diusung oleh SEMMI” paparnya.
Azizi juga menjelaskan bahwa KUII VII sebagai penegasan Nasionalisme Keislaman. “Kita juga harus menegaskan kepada seluruh elemen bangsa, jangan pernah ragukan nasionalisme ummat islam yang sejak zaman pergerakan nasional, era perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Tidak bisa umat Islam dianggap tidak pancasilais atau nasionalis ketika kita memperjuangkan aspirasi dengan mengusung nilai-nilai keislaman dalam proses berbangsa dan bernegara kita. Ingat, founding fathers kita yang membangun bangsa ini mayoritas ummat islam!” dalam keterangannya kepada semi.or.id. (Kongres tersebut, mengahasilkan Deklarasi Bangka Belitung sebagai berikut :
Bahwa atas dasar komitmen un tuk menjaga, mengawal, membela, dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, umat Islam Indonesia berkewajiban untuk mengawal dan meluruskan kembali arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari tujuan didirikannya negara bangsa ini, sila sila dalam Pancasila, dan ajaran agama.
Bahwa sebagai wujud tanggungjawab keagamaan mas uliyah diniyah tanggung jawab kebangsaan mas uliyah wathaniyah dan tanggungjawab keumatan, setelah mencermati kondisi umat, bangsa, dan negara saat ini, dengan senantiasa memohon perlindungan dan ridla Allah SWT, Kongres Umat Islam Indonesia ( VII Tahun 2020 menyampaikan DEKLARASI BANGKA BELITUNG sebagai berikut:
1. Menyeru segenap warga bangsa, khususnya para pemimpin negara, untuk tidak mempertentangkan pola pikir kebangsaan dengan pola pikir keagamaan. Hal itu merupakan bentuk pengingkaran atas kesepakatan nasional (al-mitsaq al-wathani) yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Umat Islam Indonesia meyakini, dasar negara tersebut sesuai dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Karena itu, dalam konteks berbangsa dan bernegara, ajaran agama harus diposisikan sebagai sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berfikir, dan kaedah penuntun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kebijakan negara dan pemerintahan.
2. Menyeru penyelenggara negara untuk secara konsekuen dan konsisten terus menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menegakkan hukum dan aturan yang berlaku, dan memberikan sanksi yang sangat tegas dan adil terhadap setiap pihak yang melanggar. Khusus terkait praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan negara, pelakunya harus menjadi musuh bersama dan wajib dicegah serta dihukum secara maksimal tanpa tebang pilih.
3. Menyeru partai politik agar konsekuen dan konsisten mengedepankan tanggungjawab kebangsaan dalam menjalankan fungsinya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) terhadap kebijakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjalankan pendidikan dan kaderisasi politik yang berkelanjutan, dan ikut aktif membentuk budaya politik yang demokratis, modern, partisipastif, akuntabel dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat; tidak membangun oligarki politik dan bukan hanya berorientasi pada kekuasaan serta politik praktis.
4. Menyeru penyelenggara negara agar meningkatkan keberpihakan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan menghilangkan seluruh dominasi kekuatan pasar melalui peraturan perundang-undangan, layanan publik, subsidi dan insentif yang tepat sasaran, serta membangun iklim perekonomian nasional yang adil dan beradab, demi terwujudnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Mendorong penyelenggara negara dan umat Islam serta dunia usaha untuk secara bersama-sama terus mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi dan keuangan syariah, menjadikan ekonomi syariah sebagai penyangga perekonomian nasional, melalui pengembangan industri halal, keuangan syariah, social fund (ziswaf), dan bisnis Syariah.
6. Mengajak seluruh umat Islam untuk lebih mengedepankan semangat persatuan sesama umat Islam, mengembangkan pemahaman keagamaan moderat (wasathiyat al-Islam), menghindarkan diri dari praktik-praktik keagamaan yang mengarah pada liberalisme, sinkretisme, sekularisme dan pluralisme agama, serta terus meningkatkan kerjasama secara sinergis, terkoordinasi, berkesinambungan antar ormas Islam dan lembaga Islam dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam di berbagai bidang.
7. Menyeru Pemerintah agar dalam menyusun kebijakan Pendidikan nasional diarahkan pada terbentuknya generasi muda yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, produktif, kompetitif, berjiwa merdeka, berdaulat, percaya diri, dan berkepribadian luhur, tidak terpengaruh dengan faham-faham komunisme, sekularisme, hedonisme, komunisme, dan liberalisme, serta mempunyai wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat.
8. Mendorong ormas dan kelembagaan Islam agar lebih mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan dakwah, pendidikan Islam, ekonomi, dan membentuk big data umat yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan umat Islam dan kehidupan beragama, serta mencegah berbagai upaya pembelokan isu atau penggiringan opini yang tidak menguntungkan umat Islam.
9. Menyeru Pemerintah untuk secara istiqomah/konsisten menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dengan berkontribusi lebih besar dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di berbagai belahan dunia, menjaga perdamaian dunia dengan menjadi juru runding bagi negara-negara yang berkonflik, dan mensosialisasikan dan mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila dalam menata harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang dilanda konflik.